DPRD Jombang Evaluasi Alokasi Dana Cukai
harianjombang.com - Komisi B DPRD Jombang mengevaluasi realisasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT). Menurut komisi tang membidangi pertanian dan perkebunan ini, DBHCT belum menyentuh sasaran. Dengan kata lain, banyak program yang justru tak terlihat asas kemanfaatannya.
Pernyataan itu ditegaskan oleh Sekretaris Komisi B DPRD Jombang, Munir Al Fanani, Kamis (14/6/2012). "Contoh konkret dari program yang tidak tepat sasaran adalah pemberian bantuan hewan ternak untuk petani tembakau. Bantuan tersebut tidak ditenderkan," kata politisi dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini.
Dia juga mengingatkan agar kualitas hewan yang diberikan kepada masyarakat pun harus diperhatikan, karena tujuan bantuan itu adalah untuk pemberdayaan masyarakat. "Artinya, kualitas kambing yang diberikan oleh Dinas Peternakan juga harus diperhatikan. Jangan hanya mengerjan kuantitas saja, kalau ternyata untuk dijual," katanya menambahkan.
Bukan itu saja, Munir juga menyoroti program Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang harus segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Sesuai dengan tujuan dikucurkannya DBHCT, maka justru petani tembakau-lah yang saat ini lebih perlu diperhatikan. Menurutnya, saat ini petani tembakau butuh pupuk untuk kesuburan tanaman. "Jangan sampai petani tembakau malah tidak segera diprioritaskan," ujarnya.
Seperti diketahui, tahun 2012 Jombang mendapatkan anggaran DBHCT dari pusat sebesar Rp 11 miliar lebih. Dana tersebut dikelola oleh sembilan Satker di Pemkab Jombang. Dana sebesar itu diprioritaskan untuk alokasi di wilayah utara Brantas yang dikenal sebagai sentra tembakau.
Dana yang diajukan sembilan Satker itu sempat dipangkas oleh Komisi B DPRD Jombang. Terutama untuk program yang dianggap tak logis dan hanya menghambur-hamburkan anggaran. Pemangkasan terbesar terjadi di Dinsosnakertrans dari plot awal anggaran Rp 2 miliar menjadi hanya Rp 750 juta. Kemudian disusul RSUD dari rencana awal Rp 3,5 miliar menjadi Rp 2,5 miliar. Sedangkan pengajuan awal Disperindagpas sebesar Rp 1,2 miliar dipangkas menjadi Rp 600 juta. (beritajatim)
Pernyataan itu ditegaskan oleh Sekretaris Komisi B DPRD Jombang, Munir Al Fanani, Kamis (14/6/2012). "Contoh konkret dari program yang tidak tepat sasaran adalah pemberian bantuan hewan ternak untuk petani tembakau. Bantuan tersebut tidak ditenderkan," kata politisi dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini.
Dia juga mengingatkan agar kualitas hewan yang diberikan kepada masyarakat pun harus diperhatikan, karena tujuan bantuan itu adalah untuk pemberdayaan masyarakat. "Artinya, kualitas kambing yang diberikan oleh Dinas Peternakan juga harus diperhatikan. Jangan hanya mengerjan kuantitas saja, kalau ternyata untuk dijual," katanya menambahkan.
Bukan itu saja, Munir juga menyoroti program Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang harus segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Sesuai dengan tujuan dikucurkannya DBHCT, maka justru petani tembakau-lah yang saat ini lebih perlu diperhatikan. Menurutnya, saat ini petani tembakau butuh pupuk untuk kesuburan tanaman. "Jangan sampai petani tembakau malah tidak segera diprioritaskan," ujarnya.
Seperti diketahui, tahun 2012 Jombang mendapatkan anggaran DBHCT dari pusat sebesar Rp 11 miliar lebih. Dana tersebut dikelola oleh sembilan Satker di Pemkab Jombang. Dana sebesar itu diprioritaskan untuk alokasi di wilayah utara Brantas yang dikenal sebagai sentra tembakau.
Dana yang diajukan sembilan Satker itu sempat dipangkas oleh Komisi B DPRD Jombang. Terutama untuk program yang dianggap tak logis dan hanya menghambur-hamburkan anggaran. Pemangkasan terbesar terjadi di Dinsosnakertrans dari plot awal anggaran Rp 2 miliar menjadi hanya Rp 750 juta. Kemudian disusul RSUD dari rencana awal Rp 3,5 miliar menjadi Rp 2,5 miliar. Sedangkan pengajuan awal Disperindagpas sebesar Rp 1,2 miliar dipangkas menjadi Rp 600 juta. (beritajatim)
0 Response to "DPRD Jombang Evaluasi Alokasi Dana Cukai"
Post a Comment