Mobil Siaga Desa Dianggap Tak Efektif
"Jika ingin segera mendapatkan mobil operasional, memang itu persyaratannya (lunas PBB dan melengkapi adiminstrasi ADD). Tujuannya agar desa bisa tertib dan disiplin,” ungkap Bupati Jombang Nyono Suharli, Senin (25/8/2014).
Nyono menambahkan, sebanyak 153 mobil sudah siap dan kini diparkir di Pemkab Jombang. Mobil-mobil tersebut merupakan realisasi tahap pertama pengadaan kendaraan operasional bagi seluruh 306 desa. Sisanya, 153 unit lagi akan dipenuhi lewat anggaran APBD Perubahan tahun ini juga.
Kabag Perlengkapan Sekretariat Daerah Jombang, Tri Endah Sektiwati mengungkapkan, pada tahap I, kendaraan sudah dibagikan sejak bulan lalu. Sisanya diharapkan sudah terbagikan hingga awal bulan september. ”Kami sudah meminta data DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), desa mana saja yang telah lunas PBB dan tuntas ADD-nya. Usai itu mobil segera dikirim. Targetnya, pekan kedua September sudah terbagi semua,” ujar Endah.
Terkait anggaran pengadaan kendaraan serba guna untuk desa itu, Endah mengatakan, total mencapai Rp 27,3 miliar untuk 135 unit mobil. Jenisnya mobil Van, merek Suzuki tipe APV. “Pemerintah daerah mendapatkan harga Rp 169 juta untuk setiap unit mobil Suzuki APV. Harga ini sudah kita konsultasikan ke LKPP ( Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan tidak ada masalah,” pungkasnya.
Sebelumnya, rencana pembelian mobil bagi 306 desa dan keluarahan di Kabupaten Jombang, dinilai pemborosan uang rakyat oleh Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LINK), Aan Anshori. ”Jika dipaksakan masuk dalam APBD 2014, SOP-nya harus jelas. Jangan sampai nantinya disalahgunakan, hanya dinikmati Kepala Desa dan jadi proyek buang-buang uang rakyat,” ujar Aan Anshori kepada wartawan.
Haryono (39), warga Desa Tunggoro, Kecamatan Jombang Kota juga mengkritik rencana pengadaan mobil bagi seluruh 306 desa dan kelurahan tersebut.
"Lebih baik perbaiki jalan-jalan yang rusak dulu, baru beli mobil. Untuk apa punya mobil tapi jalannya rusak semua,” kritik Haryono, pedagang kaki lima.
Sementara itu, beredar bisik-bisik di kalangan Kepala desa dan perangkat yang menganggap keberadaan mobil tersebut tidak efektif. Mereka juga menggerutu soal peruntukannya. Mobil yang dianggap mirip ambulance ini tak sesuai dengan kebutuhan desa yang menerimanya.
Salah satu Kepala Desa di Kecamatan Mojowarno, yang enggan disebut namanya, menuding mobil tersebut akan jadi polemik di masyarakat. "Ini akan menambah polemik antara perangkat desa dengan warga kami," terangnya mewanti-wanti untuk tidak menulis namanya.(sur/bgs/*)
0 Response to "Mobil Siaga Desa Dianggap Tak Efektif"
Post a Comment