Bank Diminta Selektif Kucurkan KUR
harianjombang - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo meminta agar bank lebih selektif dalam mengucurkan program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Pasalnya, selama ini masih ada nasabah yang masih memiliki tanggungan, namun masih mengajukan lagi. Nah, jika hal itu terus dilakukan maka bank penyalur akan tenggelam.
Teguran itu disampaikan Pakde Karwo pada peringatan Hari Koperasi ke-65 Propinsi Jawa Timur, yang dipusatkan di Alon-alon Kabupaten Jombang, Minggu (8/7/2012). "Untuk KUR ini saya pesan betul cek agunan yang diajukan, jangan sampai masih memiliki tanggungan 30 persen namun tetap diberi kredit," ujarnya.
Bank penyalur KUR akan tenggelam dan bangkrut jika tidak selektif terhadap nasabah. Soekarwo berharap nasabah yang masih memiliki tanggungan tidak usah diberi. Karena kalau hanya untuk menutup sisa dan kemudian dibelikan kendaraan, malah Bank akan tenggelam sendiri.
Sebelumnya, Bupati Jombang dalam kesempatan rangkaian Hari Koperasi di pendopo menyatakan, bahwa untuk membangun kopreasi diperlukan pendamping yang memiliki kemampuan berbasis komunitas. "Kalau perlu Dinas Koperasi Jatim menyediakan pendamping. Dan menyadarkan apakah koperasi petani masih diperlukan atau tidak," ujarnya.
Selama ini banyaknya kredit yang diduga fiktif, dikatakannya karena petani masih beradasarkan alamat. Bukan berdasarkan luas area. Dengan begitu, banyak kredit yang fiktif. "Kedepan, petani itu harus by area. Pengajukan kredit juga dilakukan secara kelompok tanggung renteng. Karena yang tahu persis luas area adalah tetangganya sendiri," ujar Suyanto.
Seperti diketahui, kasus dugaan KUR fiktif mencuat di beberapa daerah termasuk yang dikucurkan Bank Jatim di Jombang. Kasus dugaan kredit KUR Fiktif ini mencuat setelah Lembaga Independen Pemantau Program (LIPP) KUR April lalu melaporkan ke Polres setempat. LIPP mengaku mengantongi sejumlah bukti penting yang menguatkan adanya indikasi ketidakberesan penyaluran KUR di Jombang.
Bukti yang sempat dibebernya adalah keterliban warga Dusun Belut, Desa Ngumpul, Jogoroto, S, yang mengajukan KUR tahun 2011. S yang memiliki lahan tebu seluas 35 hektar mengajukan kredit sebesar Rp 300 juta. Dan pengajuan itu disetujui pihak Bank Jatim.
Bahkan diantara para kreditur KUR fiktif itu, diduga banyak dinikmati sejumlah anggota DPRD Jombang. Modusnya, meski tidak punya lahan tetap bisa mencairkan kredit tersebut dengan cara mengakali ataupun menggunakan nama orang lain. Ada pula yang dengan mengatasnamakan lahan orang lain. (bj/rif)
Teguran itu disampaikan Pakde Karwo pada peringatan Hari Koperasi ke-65 Propinsi Jawa Timur, yang dipusatkan di Alon-alon Kabupaten Jombang, Minggu (8/7/2012). "Untuk KUR ini saya pesan betul cek agunan yang diajukan, jangan sampai masih memiliki tanggungan 30 persen namun tetap diberi kredit," ujarnya.
Bank penyalur KUR akan tenggelam dan bangkrut jika tidak selektif terhadap nasabah. Soekarwo berharap nasabah yang masih memiliki tanggungan tidak usah diberi. Karena kalau hanya untuk menutup sisa dan kemudian dibelikan kendaraan, malah Bank akan tenggelam sendiri.
Sebelumnya, Bupati Jombang dalam kesempatan rangkaian Hari Koperasi di pendopo menyatakan, bahwa untuk membangun kopreasi diperlukan pendamping yang memiliki kemampuan berbasis komunitas. "Kalau perlu Dinas Koperasi Jatim menyediakan pendamping. Dan menyadarkan apakah koperasi petani masih diperlukan atau tidak," ujarnya.
Selama ini banyaknya kredit yang diduga fiktif, dikatakannya karena petani masih beradasarkan alamat. Bukan berdasarkan luas area. Dengan begitu, banyak kredit yang fiktif. "Kedepan, petani itu harus by area. Pengajukan kredit juga dilakukan secara kelompok tanggung renteng. Karena yang tahu persis luas area adalah tetangganya sendiri," ujar Suyanto.
Seperti diketahui, kasus dugaan KUR fiktif mencuat di beberapa daerah termasuk yang dikucurkan Bank Jatim di Jombang. Kasus dugaan kredit KUR Fiktif ini mencuat setelah Lembaga Independen Pemantau Program (LIPP) KUR April lalu melaporkan ke Polres setempat. LIPP mengaku mengantongi sejumlah bukti penting yang menguatkan adanya indikasi ketidakberesan penyaluran KUR di Jombang.
Bukti yang sempat dibebernya adalah keterliban warga Dusun Belut, Desa Ngumpul, Jogoroto, S, yang mengajukan KUR tahun 2011. S yang memiliki lahan tebu seluas 35 hektar mengajukan kredit sebesar Rp 300 juta. Dan pengajuan itu disetujui pihak Bank Jatim.
Bahkan diantara para kreditur KUR fiktif itu, diduga banyak dinikmati sejumlah anggota DPRD Jombang. Modusnya, meski tidak punya lahan tetap bisa mencairkan kredit tersebut dengan cara mengakali ataupun menggunakan nama orang lain. Ada pula yang dengan mengatasnamakan lahan orang lain. (bj/rif)
0 Response to "Bank Diminta Selektif Kucurkan KUR"
Post a Comment