Polisi Periksa Tim Survei KUR
harianjombang.com - Polisi terus melengkapi keterangan indikasi terkait penyimpangan kredit usaha rakyat (KUR) yang dikucurkan oleh Bank Jatim Cabang Jombang . Kamis (21/9/2012), giliran tim survei KUR bernama Ginanjar (47), warga Surabaya, yang dimintai keterangan.
Ginanjar menjalani pemeriksaan intensif sekitar tiga jam. Dengan diperiksanya Ginanjar, berarti sudah ada 9 orang yang dimintai keterangan Polres Jombang terkait dugaan KUR fiktif tersebut.
"Hingga saat ini, kami sudah meminta keterangan 9 orang. Mulai pelapor, kreditur, dinas terkait, serta Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang. Meski demikian, kami belum bisa menyimpulkan terkait kasus tersebut. Semuanya masih sebatas saksi," kata Kepala Sub Bagian Humas Polres Jombang, AKP Sugeng Widodo.
Widodo mengungkapkan, dengan diperiksanya pimpinan Bank Jatim dan tim survei tersebut, maka akan semakin jelas kemana saja aliran kredit berbunga rendah yang menarik perhatian publik ini. Sayangnya, Widodo enggan membeberkan apa saja pertanyaan untuk Ginanjar tersebut.
"Yang pasti, pemeriksaan ini diharapkan bisa mengungkap penggunaan dana kredit berbunga rendah atau KUR itu. Kita tetap harus jeli, teliti dan hati-hati dalam menyelesaikan kasus ini," jelas Widodo.
Seperti diketahui, mencuatnya dugaan ini bermula dari adanya laporan Lembaga Independen Pemantau Program (LIPP) KUR, pada April lalu. Selain mengadu ke Polres, LIPP juga mengantongi sejumlah bukti penting yang menguatkan adanya indikasi ketidakberesan dalam penyaluran KUR tersebut.
Misalkan, kasus yang melibatkan seorang berinisial S, warga Dusun Belut Desa Ngumpul, Jogoroto yang mengajukan KUR tahun 2011. Nama pemuda lajang ini sengaja digunakan orang lain untuk mengajukan KUR untuk bidang pertanian jenis tebu.
Dalam pengajuannya, disebutkan S memiliki lahan tebu seluas 35 hektar. Pengajuan KUR tersebut di-ACC pihak Bank Jatim Cabang Jombang. Pengajuan itu cair Rp 300 juta bulan Desember 2011. Namun kenyataan di lapangan, S hanya mendapatkan Rp 6 juta sebagai uang terima kasih. Sementara sisanya tak jelas peruntukannya.
Kontroversi seputar KUR ini sebelumnya juga mengelinding ke gedung DPRD Jombang. Maklum saja, ada belasan anggota dewan yang disebut-sebut menikmati dana pinjaman dengan jaminan 'super' ringan ini. Bahkan, tak tanggung-tanggung, jumlah dana yang mengalir ke anggota dewan mencapai puluhan miliar. (bj)
Ginanjar menjalani pemeriksaan intensif sekitar tiga jam. Dengan diperiksanya Ginanjar, berarti sudah ada 9 orang yang dimintai keterangan Polres Jombang terkait dugaan KUR fiktif tersebut.
"Hingga saat ini, kami sudah meminta keterangan 9 orang. Mulai pelapor, kreditur, dinas terkait, serta Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang. Meski demikian, kami belum bisa menyimpulkan terkait kasus tersebut. Semuanya masih sebatas saksi," kata Kepala Sub Bagian Humas Polres Jombang, AKP Sugeng Widodo.
Widodo mengungkapkan, dengan diperiksanya pimpinan Bank Jatim dan tim survei tersebut, maka akan semakin jelas kemana saja aliran kredit berbunga rendah yang menarik perhatian publik ini. Sayangnya, Widodo enggan membeberkan apa saja pertanyaan untuk Ginanjar tersebut.
"Yang pasti, pemeriksaan ini diharapkan bisa mengungkap penggunaan dana kredit berbunga rendah atau KUR itu. Kita tetap harus jeli, teliti dan hati-hati dalam menyelesaikan kasus ini," jelas Widodo.
Seperti diketahui, mencuatnya dugaan ini bermula dari adanya laporan Lembaga Independen Pemantau Program (LIPP) KUR, pada April lalu. Selain mengadu ke Polres, LIPP juga mengantongi sejumlah bukti penting yang menguatkan adanya indikasi ketidakberesan dalam penyaluran KUR tersebut.
Misalkan, kasus yang melibatkan seorang berinisial S, warga Dusun Belut Desa Ngumpul, Jogoroto yang mengajukan KUR tahun 2011. Nama pemuda lajang ini sengaja digunakan orang lain untuk mengajukan KUR untuk bidang pertanian jenis tebu.
Dalam pengajuannya, disebutkan S memiliki lahan tebu seluas 35 hektar. Pengajuan KUR tersebut di-ACC pihak Bank Jatim Cabang Jombang. Pengajuan itu cair Rp 300 juta bulan Desember 2011. Namun kenyataan di lapangan, S hanya mendapatkan Rp 6 juta sebagai uang terima kasih. Sementara sisanya tak jelas peruntukannya.
Kontroversi seputar KUR ini sebelumnya juga mengelinding ke gedung DPRD Jombang. Maklum saja, ada belasan anggota dewan yang disebut-sebut menikmati dana pinjaman dengan jaminan 'super' ringan ini. Bahkan, tak tanggung-tanggung, jumlah dana yang mengalir ke anggota dewan mencapai puluhan miliar. (bj)
0 Response to "Polisi Periksa Tim Survei KUR"
Post a Comment